Minggu, 31 Juli 2011

EFEKTIVITAS DALAM PENDIDIKAN

TELAAH KRITIS KEBIJAKSANAAN PENDIDIKAN

I. UNDANG-UNDANG NO. 20 TH 2003 TENTANG SISDIKNAS
A. BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, ORANG TUA, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH
1. PASAL 5, AYAT 1, SETIAP WARGA NEGARA MEMPUNYAI HAK YANG SAMA UNTUK MEMPEROLEH PENDIDIKAN YANG BERMUTU.
2. PASAL 11 AYAT 1, PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH WAJIB MEMBERIKAN LAYANAN DAN KEMUDAHAN, SERTA MENJAMIN TERSELENGGARANYA PENDIDIKAN YANG BERMUTU BAGI SETIAP WARGA NEGARA TANPA DISKRIMINASI.
YANG TERJADI, ADANYA DISKRIMINASI DALAM MEMPEROLEH PENDIDIKAN, SULITNYA AKSES, MAHALNYA BIAYA PENDIDIKAN, BELUM SEMUA SEKOLAH MEMILIKI KUALITAS PEMBELAJARAN YANG SAMA; BAIK SARANA/MEDIA PEMBELAJARAN, TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN, KEUANGAN, LINGKUNGAN PEMBELAJARAN.
HAK UNTUK MEMPEROLEH PENDIDIKAN YANG BERMUTU HANYA DINIKMATI ORANG-ORANG TERTENTU, BELUM BERLAKU PADA SEMUA WARGA NEGARA. HAL INI MENCEDERAI RASA KEADILAN WARGA NEGARA DALAM MENDAPATKAN PENDIDIKAN.
PERLU ADANYA PENATAAN ULANG TENTANG AKSES DAN TATA KELOLA PENDIDIKAN,PERLU DIBUATKAN REGULASI YANG MENJAMIN SEMUA WARGA NEGARA UNTUK MENDAPATKAN PENDIDIKAN YANG BERMUTU TANPA DISKRIMINASI.
BAGAIMANA DENGAN STANDARISASI PENDIDIKAN ? MESKIPUN TELAH MUNCUL STANDARISASI PENDIDIKAN, PP NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG SNP, BELUM SEMUA SEKOLAH TERSTANDAR SESUAI YANG DIKEHENDAKI OLEH PP TERSEBUT, HAL INI DISEBABKAN OLEH KURANGNYA SOSIALISASI TENTANG SNP 8 STANDAR LEMAHNYA PENGAWASAN/MONEV, KURANGNYA KEPEDULIAN DARI PEMERINTAH (KEMENDIKNAS) TERHADAP STANDARISASI SEKOLAH (8 SNP), MINIMNYA DANA KARENA UNTUK MEMBUAT SEKOLAH TERSTANDAR DIBUTUHKAN DANA YANG BESAR. PERLU DIOPTIMALKAN KEPENGAWASAN/MONEV, UNTUK MENDAPATKAN MASUKAN TENTANG STANDARISASI PENDIDIKAN. PERLU DIBENTUK TIM UNTUK MEMPERCEPAT PELAKSANAAN STANDARISASI PENDIDIKAN, PEMERINTAH WAJIB MENYEDIAKAN DANA UNTUK MEMENUHI STANDARISASI PENDIDIKAN DAN PERLU MENYEDERHANAKAN SISTEM BIROKRASI PENYALURAN DAN PENG-SPJ-AN DANA TERSEBUT, PERLUNYA PENATAAN PERSONAL BAIK KUALITAS, KUANTITAS, DAN PERSEBARANNYA.
B. PENDANAAN
Masalah klasik yang selalu muncul dalam pengelolaan pendidikan adalah masalah dana/biaya, minimnya dana menjadi salah satu kendala utama bagi peningkatan mutu/kualitas pendidikan.
Dalam UU No 20 tahun 2003 pada Bab XIII pasal 46 ayat 1 dijelaskan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kewajiban pemerintah dalam mengalokasikan dana pendidikan sebesar 20 % di luar gaji guru, sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 31 ayat 4, dan UU No. 20 tahun 2003 tentang sisdiknas Bab XIII pasal 49 ayat 1, bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 % dari APBN dan APBD. Melihat ketentuan dan regulasi tentang pembiayaan pendidikan, tentunya tidak ada alasan lagi bahwa kemerosotan mutu/kualitas pendidikan diakibatkan oleh minimnya dana pendidikan.
YANG TERJADI ADALAH PENDANAAN PENDIDIKAN MENJADI KENDALA DALAM PENGELOLAAN MAUPUN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN. FAKTOR PENYEBABNYA ; ALOKASI DANA MENJADI KABUR SETELAH DANA MASUK DAU. BANYAKNYA HAL YANG HARUS DIDANAI, APALAGI KEMAMPUAN DAERAH SANGAT BERVARIASI, SULITNYA PENDANAAN ITU DIPENUHI, LEBIH-LEBIH DENGAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS, AKAN KESULITAN UNTUK MENDAPATKAN DANA DARI MASYARAKAT, SKALA PRIORITAS DAN PENTAHAPAN KEGIATAN YANG TIDAK TEPAT.
PERLU ADANYA KOMITMEN YANG BAIK DARI PEMKAB/PEMKOT DALAM MELAKSANAKAN AMANAH UUD 1945 DAN UU SISDIKNAS, TENTANG ALOKASI DANA 20 % DARI APBN DAN APBD. UNTUK LEBIH MENGEFEKTIFKAN DAN MENGEFISIENSIKAN DANA DENGAN PRIORITASKAN PROGRAM YANG BENAR-BENAR PENTING DAN MENDESAK, PEMKAB/PEMKOT PERLU MEMBUATKAN PAYUNG HUKUM BERUPA PERDA TENTANG PENDIDIKAN, SEHINGGA MEMBERIKAN KEPASTIAN LANGKAH BAGI SEKOLAH DALAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN, PERLU MENSINERGIKAN KEGIATAN MONITORING KEUANGAN ANTARA DITJEN PENINGKATAN MUTU, BPK, DAN INSPEKTORAT WILAYAH, SEHINGGA TIDAK MEMBINGUNGKAN SEKOLAH DALAM MENGGUNAKAN DAN MENG-SPJ-KAN ANGGARAN, SEHINGGA ADA KESAMAAN ALUR MONITORING (PEMAHAMAN ATURAN PENGGUNAAN DANA BAIK JUKNIS DAN JUKLAKNYA SANGAT DIPERLUKAN).
C. PESERTA DIDIK
PADA BAB V PASAL 12 AYAT (1.A), SETIAP PESERTA DIDIK PADA SETIAP SATUAN PENDIDIKAN BERHAK MENDAPATKAN PENDIDIKAN AGAMA SESUAI DENGAN AGAMA YANG DIANUTNYA DAN DIAJARKAN OLEH PENDIDIK YANG SEAGAMA.
KENYATAANNYA, DI SEKOLAH NEGERI SAJA BELUM TENTU ADA GURU PENDIDIKAN AGAMA YANG LENGKAP, APALAGI DI SEKOLAH-SEKOLAH YANG BERBASIS AGAMA, MUNGKINKAH DAPAT DILAKSANAKAN ?
FAKTOR PENYEBABNYA ; KEKURANGPEDULIAN DARI KEPALA SEKOLAH (SEKOLAH NEGERI), APALAGI JUMLAHNYA SEDIKIT (1-2 ORANG) BIASANYA TERABAIKAN, SEKOLAH-SEKOLAH YANG BERBASIS AGAMA, TIDAK AKAN MUNGKIN SISWA YANG BERLAINAN AGAMA MENDAPATKAN PENDIDIKAN SESUAI DENGAN AGAMANYA, ALASANNYA SUDAH TAHU KENAPA MASUK KE SEKOLAH INI ?!
PERLUNYA SANKSI BAGI KEPALA SEKOLAH NEGERI YANG TIDAK MELAKSANAKAN KETENTUAN DAN UU YANG BERLAKU KHUSUSNYA TENTANG PENDIDIKAN AGAMA, UNTUK SEKOLAH YANG BERBASIS AGAMA AGAR MEMBERIKAN KEBEBASAN DALAM MENGIKUTI DAN MENGAMALKAN AJARAN AGAMA DENGAN BEKERJA SAMA DENGAN LEMBAGA DAKWAH/DEPARTEMEN YANG SESUAI, SEHINGGA NILAI AKADEMIK SISWA DAPAT DIMILIKI.
D. WAJIB BELAJAR
PADA BAB VIII WAJIB BELAJAR, PASAL 34 AYAT (2) DIJELASKAN, PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH MENJAMIN TERSELENGGARANYA WAJIB BELAJAR MINIMAL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR TANPA MEMUNGUT BIAYA; PADA AYAT (3), DISEBUTKAN WAJIB BELAJAR MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB NEGARA YANG DISELENGGARAKAN OLEH LEMBAGA PENDIDIKAN PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH, DAN MASYARAKAT.
YANG TERJADI ADALAH, MASYARAKAT/ORANG TUA SISWA MASIH TERBEBANI BIAYA, BAHKAN KADANG BIAYA ITU TAK TERJANGKAU OLEH ORANG TUA, AKHIRNYA PROGRAM WAJIB BELAJAR MENJADI TERHAMBAT, SANGAT IRONIS MEMANG. HAL INI SEBENARNYA TERKAIT JUGA DENGAN KESEMPATAN SISWA DALAM MEMPEROLEH PENDIDIKAN YANG BERMUTU. DIPERLUKAN KONSEKWENSI DARI PEMERINTAH UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM WAJIB BELAJAR, TERUTAMA MASALAH DANA, SEHINGGA AMANAH UU SISDIKNAS DAPAT DILAKSANAKAN DENGAN BAIK DAN BERHASIL. DIPERLUKAN SANKSI BAGI SEKOLAH YANG TIDAK MENYUSESKAN PROGRAM TERSEBUT, PERLUNYA DITINJAU KEMBALI SISTEM DAN TATA KELOLA PENDIDIKAN, SEHINGGA SEMUA SISWA USIA SEKOLAH DAPAT TERAKSES DIJENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
E. KOMITE SEKOLAH/MADRASAH
BAB XV BAGIAN KETIGA “ DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH, PASAL 56 AYAT (3), KOMITE SEKOLAH/MADRASAH, SEBAGAI LEMBAGA MANDIRI, DIBENTUK DAN BERPERAN DALAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN DENGAN MEMBERIKAN PERTIMBANGAN, ARAHAN DAN DUKUNGAN TENAGA, SARANA DAN PRASARANA, SERTA PENGAWASAN PENDIDIKAN PADA TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN.
KENYATAANNYA, DIBEBERAPA SEKOLAH MASIH TERJADI PERAN YANG TIMPANG, KOMITE SEKOLAH HANYA BERPERAN SEBAGAI PENDUKUNG LEGALITAS DANA, PERANNYA MASIH SAMA DENGAN BP3
FAKTOR PENYEBABNYA, KETIDAK TAHUAN AKAN FUNGSI DAN PERANNYA SEBAGAI KOMITE SEKOLAH, TIDAK DIMILIKINYA ANGGARAN DASAR KOMITE SEKOLAH SEBAGAI ACAUAN KERJA ;
PERLUNYA DIADAKAN SOSIALISASI TENTANG PERAN, KEDUDUKAN, DAN FUNGSI KOMITE SEKOLAH OLEH DEWAN PENDIDIKAN MAUPUN DINAS PENDIDIKAN; PERLUNYA DIBUATKAN ANGGARAN DASAR KOMITE SEKOLAH, PERLUNYA DILIBATKAN KOMITE SEKOLAH DALAM MENGONTROL PENYEDIAAN SARANA DAN FASILITAS BELAJAR, SERTA PENGAWASAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN BOOK REPORT AKAN SANGAT MEMBANTU KOMITE SEKOLAH DALAM MEMBANTU PENGAWASAN SEKOLAH.
F. BAB XVI EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI, BAGIAN 1 EVALUASI, PASAL 57 AYAT (1), EVALUASI DILAKUKAN DALAM RANGKA PENGENDALIAN MUTU PENDIDIKAN SECARA NASIONAL SEBAGAI BENTUK AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEPADA FIHAK-FIHAK YANG BERKEPENTINGAN
PASAL 58 AYAT (2) EVALUASI PESERTA DIDIK, SATUAN PENDIDIKAN, DAN PROGRAM PENDIDIKAN DILAKUKAN OLEH LEMBAGA MANDIRI SECARA BERKALA, MENYELURUH, TRANSPARAN, DAN SISTEMATIK UNTUK MENILAI PENCAPAIAN STANDAR NASONAL PENDIDIKAN.
YANG TERJADI, UJIAN NASIONAL MENIMBULKAN POLEMIK PRO DAN KONTRA, TENTANG SISTEM DAN PELAKSANAANNYA, BAHKAN YANG TERAKHIR MUNCUL SISTEM FORMULASI KELULUSAN UJIAN NASIONAL YANG FORMULASINYA DIATUR 40 % NILAI SEKOLAH, YANG TERDIRI DARI 40 % NILAI RAPOR DAN 60 % NILAI UJIAN SEKOLAH ) DITAMBAH 60 % HASIL NILAI UJIAN NASIONAL, DENGAN RATA-RATA NILAI 5,5 ; BOLEH ADA NIALAI 4,0, DAN TIDAK BOLEH ADA NILAI KURANG DARI 4,0. SEPINTAS DAPAT KITA LIHAT ADANYA PERAN SEKOLAH DALAM MENYUMBANG NILAI YANG AKAN DIGABUNG DENGAN NILAI UJIAN NASIONAL, TETAPI KALAU DICERMATI, PERAN SEKOLAH SANGAT KECIL, DAN SANGAT SULIT BAGI SISWA (bukannya tidak mungkin)UNTUK MENDAPATKAN NILAI MAKSIMAL 10,0 KECUALI NILAI SEKOLAH MENDAPAT 10, DAN NILAI UJIAN NASIONAL MENDAPAT 10 BARU AKAN MUNCUL NILAI 10. PENGAKUAN PEMERINTAH TERHADAP NILAI YANG DIPEROLEH ANAK DIRAGUKAN KUALITASNYA, BUKAN HANYA KEMAMPUAN SISWA YANG DIRAGUKAN, TETAPI JUGA GURU BELUM DIPERCAYA MEMBERIKAN NILAI PRESTASI BELAJAR SISWA. KEPERCAYAAN PEMERINTAH TERHADAP GURU BARU 40 %, INI SANGAT IRONIS DI MANA PROSES PEMBELAJARAN DILAKUKAN OLEH GURU SESUAI DENGAN POS PBM DAN PERMEN DAN KETENTUAN YANG BERLAKU TETAPI PADA AKHIRNYA PEMERINTAH MASIH TIDAK PERCAYA AKAN KEMAMPUAN GURU. YANG MENJADI PERTANYAAN BESAR, SUDAH PROFESIONALKAH GURU-GURU KITA ? BAGAIMANA SEHARUSNYA PROSES PEMBELAJARAN HARUS DIKEMAS, DIKELOLA, DAN DILAKSANAKAN ? BAGAIMANA DENGAN PENDEKATAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL YANG SEKARANG SUDAH DIUBAH DARI PENDEKATAN PRODUCT KE PENDEKATAN PROSES ? DAN MASIH BANYAK PERTANYAAN-PERTANYAAN YANG BERMUARA PADA KETIDAKPERCAYAAN PEMERINTAH TERHADAP PENGELOLAAN PENDIDIKAN/SEKOLAH.

Creat by Nur Hidayat, Maret 2011